Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI dan Pimti Kemenkumham Sulut di Lapas Manado: Penguatan, Motivasi, dan Apresiasi
MANADO (4/12) – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Aris Munandar dan Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, mendampingi anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, dalam kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan penguatan kepada pegawai Lapas serta meninjau kondisi blok dan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Lapas Manado, Tapianus Antonio Barus. Dalam arahannya, Agun Gunanjar mengajak seluruh jajaran Lapas untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya berbuat kebaikan kepada sesama sebagai bentuk amal yang akan mendatangkan keberkahan dari Tuhan.
“Saya mengapresiasi upaya pembenahan lingkungan Lapas yang telah dilakukan. Kebersihan dan estetika lingkungan yang terjaga mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan suasana yang lebih baik bagi pegawai maupun WBP,” ujar Agun.
Kadiv PAS, Aris Munandar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Sulawesi Utara, khususnya ke Lapas Manado. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik.
“Kehadiran Bapak Agun Gunanjar Sudarsa merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan, baik kepada WBP maupun masyarakat,” ungkap Aris.
Kunjungan ini diakhiri dengan dialog bersama pegawai Lapas, yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja dan solidaritas dalam menjalankan tugas di bidang pemasyarakatan.
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri, Senin (11/11/2024). Raker ini membahas realisasi anggaran dan capaian kinerja Polri tahun 2024, rencana kerja Polri untuk 2025, serta evaluasi penegakan hukum terkait sumber daya alam, narkoba, dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Rapat dipimpin oleh Habiburokhman, Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, dan dihadiri oleh […]
Komisi III DPR RI menyoroti penangkapan Tiktoker Gunawan alias Sadbor yang diduga mempromosikan judi online (judol). Anggota Komisi III, Martin Tumbeleka, mendesak agar penegak hukum bersikap adil dan transparan dalam menangani kasus ini, mengingat banyak public figure lainnya yang juga terlibat dalam promosi judi online. “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap public figure. Banyak artis […]
Anggota Komisi III DPR RI, Melati Erzaldi, mengingatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta fokus pada prioritas pembangunan nasional dalam setiap pengajuan anggaran. Hal ini disampaikan Melati dalam Rapat Kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024). Melati, yang merupakan anggota DPR Fraksi Gerindra dan mewakili […]
Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Polda Sulawesi Selatan untuk mengawasi kesiapan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada bulan November mendatang. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Sulawesi Selatan yang dianggap rentan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada […]
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman telah ditetapkan bertugas di Komisi III DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar). Penetapan ini diumumkan oleh Partai Gerindra terkait susunan komisi dan alat kelengkapan dewan pada Rabu (23/10/2024). Di Komisi III, yang membidangi penegakan hukum, Andi Amar bergabung dengan rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, yaitu Habiburokhman, […]
Komisi III DPR RI baru-baru ini melaksanakan kunjungan kerja reses ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto memimpin tim untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah mitra terkait pembahasan anggaran. Di antara mitra yang hadir adalah Kepala Kepolisian Daerah (Polda) DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Kepala BNN Provinsi Yogyakarta. […]
Legislator partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebutkan adanya kerawanan dengan meningkatnya peredaran narkoba yang mengarah ke anak muda baik pelajar maupun mahasiswa di provinsi D.I.Yogyakarta. Melihat situasi DIY yang rawan akan peredaran narkoba yang meningkat, Wihadi meminta kepada Kapolda DIY dan BNN DIY agar melakukan pengawasan serta tindakan pencegahan dengan […]
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur tidak masuk akal. Menurut Dasco, putusan itu bertentangan dengan semua bukti terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri audiensi Komisi III DPR RI dengan keluarga korban almarhum Dini Sera Afrianti. Audiensi […]
Dalam rapat tertutup selama sekitar tiga jam dengan jajaran aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI membahas beberapa aspek penanganan kasus hukum di Yogyakarta, termasuk kasus mafia tanah yang menyasar Tanah Kas Desa (TKD) yang bersumber dari Sultan Ground. Wihadi Wiyanto, Ketua Tim Rombongan Komisi III DPR RI, mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejati […]
Habiburokhman bersama dengan Anggota DPR RI Komisi III berencana akan menggelar rapat khusus dengan Komisi Yudisial (KY) untuk khusus membahas vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Bukan hanya menandai KY, Komisi III DPR Ri juga turut mengundang Mahkamah Agung dalam membahas perkara ini. “Jadi saya pikir kita harus […]
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029 yang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.
Sejauh ini, menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitra-nya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih.
"Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Sehingga, menurut dia, penambahan komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi sudah disepakati dan hanya tinggal membagi pembidangan-nya saja.
Baca juga: Ketua DPR: Jumlah komisi dibahas selanjutnya
Baca juga: Habiburokhman: Kementerian bertambah maka komisi bertambah
Dia mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.
"Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu," ucap dia.
Di samping itu, dia pun tak banyak mengomentari terkait kementerian-kementerian yang akan dipecah pada masa jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Dia mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, dia mengatakan APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penambahan kementerian melalui anggaran cadangan.
"Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden," tuturnya.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024
